Komisi VII DPR meminta transparansi PLN terkait pelaksanaan sambungan pelanggan prabayar, jaringan tegangan tinggi yang tidak terpakai dan optimalisasi fungsi genset yang diservis dengan harga mahal.

Hal tersebut mengemuka saat Komisi VII DPR yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR Effendi Simbolon dengan jajaran Direksi PLN, di Gedung Nusantara I, Rabu, (30/5).

Effendi mengatakan, Komisi VII DPR RI meminta laporan lebih lanjut dan evaluasi total terkait dengan lokasi-lokasi pembangkit yang mempengaruhi keterlambatan FTP 10 ribu MW tahap I termasuk faktor penyebabnya. "Komisi VII DPR melihat telah terjadi inefisiensi atas penggunaan dana SLA untuk itu meminta PT. PLN memberikan penjelasan lebih lanjut atas alokasi dan penggunaan dana tersebut,"Jelas Effendi

Didalam kesimpulannya, Komisi VII DPR RI meminta kepada PT. PLN memberikan penjelasan terkait dengan tindak lanuut hasil audit BPK RI tertentu, termasuk pembahasan hasil audit UJL oleh BPK RI dalam RDP Lanjutan.

Terkait dana subsidi, jelas Effendi, Komisi VII DPR RI meminta kepada PT. PLN untuk lebih efisien dalam penggunaan dana subsidi tersebut. (si) foto:wy/parle